Infrastruktur Mulai Bergerak (Part 2)

May 6, 2015, KOMPAS, Page: 7, Section: Front Page News

Sekretaris Perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk David Wijayatno mengatakan, perkerjaan konstruksi jalan tol baru berani melakukan pekerjaan konstruksi apabila pembebasan lahan sudah diatas 75 persen. “Agak riskan jika pekerjaan dilakukan, tetapi lahan bebasnya belum sampai 75 persen lkarena kami tidak mempunyai kepastian waktu kapan pekerjaan itu akan tuntas”, kata David.

Apabila pekerjaan berhenti di tengah-tengah, dikhawatirkan ada pembengkakan dari segi waktu, biaya, dan tentu operasional. “Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga dikatakan, setelah lahan bebas mencapai 75 persen, barulah tender pekerjaan boleh dilaksanakan”, ujarnya.

Taufik Widjoyono menjelaskan, pengerjaan konstruksi bisa dilakukan meski lahan belum dibebaskan seluruhnya. Namun, biasanya, hal itu dilakukan jika pembebasan lahan sudah mencapai 75 persen, lahannya juga tidak terpisah-pisah. Tetapi tentu itu kasus per kasus”, katanya.

Biasanya, lanjut Taufik, jenis proyek yang bisa dikerjakan dengan mekanisme seperti itu adalah bendungan dan jalan raya. Saat ini, pembangunan infrastruktur jalan tol, baik tol Trans-Jawa maupun Trans-Sumatera, menggunakan mekanisme itu. Ïtu mekanisme prinsip, bukan peraturan resmi”, kata Taufik.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, proses lelang sedang dipercepat. Para kepala satuan kerja sudah diminta untuk tidak menunda proses lelang. “Bulan Mei hingga Juni anggaran sudah bisa diserap”, kata Basuki.

Basuki mengatakan, anggaran proyek infrastruktur sudah dicairkan sejak tiga minggu lalu. Dia memperkirakan, pada Mei ini anggaran infrastruktur yang cair akan berkisar 15 persen sampai 20 persen.

Sejumlah Solusi

Sejumlah kalangan mengusulkan beberapa solusi terkait dengan masalah pelambatan ekonomi.

Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Eddy Suratman menjelaskan, dalam jangka menengah dan panjang, industri manufaktur harus digeser ke luar Jawa.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Haryanto menyampaikan, pemerintah perlu menggeliatkan investasi di industri padat karya.

Rektor Universitas Kwik Kian Gie School of Business Anthony Gunawan menyatakan, guna mengantisipasi ekonomi global yang masih melemah, pemerintah harus memberikan stimukus ekonomi, baik moneter maupun fiskal. Suku bunga Bank Indonesia pun harus segera diturunkan untuk merangsang investasi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menyampaikan, selama triwulan I – 2015, realisasi investasi tercatat Rp 124,6 triliun, atau naik 16,9 persen dari periode sama tahun 2014. Adapun jumlah penyerapan tenaga kerja selama triqulan I – 2015 mencapai 315.229 orang atau lebih tinggi 21,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Tantangan kami adalah menarik investasi lebih tinggi di sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar, seperti industri pengolahan. Kami mulai hari ini akan memberikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha dan atau daerah-daerah tertentu”, ujar Franky.

Vice President PT. Grandauto Dinamika, selaku agen tunggal pemegang merek Jaguar Land Rover Indonesia, Darwin Maspolim, mengatakan, sekalipun pertumbuhan perekonomian pada triwulan pertama kurang bagus, pihaknya terus berinvestasi.

Supporting Partners

Sponsored by