Infrastruktur Mulai Bergerak

May 6, 2015, KOMPAS, Page: 7, Section: Front Page News

80 Persen Paket Proyek Sudah Dlelang

JAKARTA, KOMPAS – Berbagai proyek infrastruktur mulai bergerak bulan Mei karena uang muka proyek sudah bisa dicairkan. Hingga kemarin sudah 80 persen paket proyek yang dilelang. Meskipun demikian, kontraktor tetap menunggu pembebasan lahan untuk memulai proyek.

“Hingga saat ini, anggaran yang terserap baru 4 persen atau setara Rp 4,8 triliun. Itu untuk belanja rutin dan perbaikan rutin. Mei dan Juni ini penyerapan anggaran pasti meningkat karena sebagian besar proyek sudah tanda tangan kontrak”, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Taufik Widjoyono, Rabu (6/5), di Jakarta.

Kementerian PUPR adalah salah satu dari kementerian yang mendapat anggaran infrastruktur dalam anggaran tahun ini. Langkah kementerian ini diharapkan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua dan ketiga.

Seperti diberitakan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama hanya 4,71 persen. Angka tersebut jauh dibawah target pemerintah dalam APBN-P 2015, yaitu 5,7 persen. Meski demikian, Presiden Joko Widodo optimistis pertumbuhan tahun ini bisa mencapai 5,4 persen apabila proyek infrastruktur segera direalisasikan.

Total anggaran infrastruktur Kementerian PUPR Rp 94,57 triliun, yang terdiri dari proyek tahun jamak Rp 9,1 triliun dan proyek tahun 2015 Rp 85,47 triliun. Dari proyek tahun anggaran 2015, yang sudah masuk proses lelang sekitar 80 persen atau Rp 68,36 triliun dengan 50 persennya sudah tanda tangan kontrak, “Kalau sudah tanda tangan kontrak, uang muka bisa diambil. Besarnya 15 – 20 persen dari nilai paket proyek”, ujar Taufik.

Menurut Taufik, lelang proyek akan selesai pada Mei sehingga pengerjaan konstruksi sudah 100 persen berjalan pada Juni mendatang. Kendati waktu tinggal tujuh bulan, dia optimis proyek akan tercapai sesuai target.

Pembebasan Lahan

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pemimpin redaksi dan editor ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Selasa malam, meminta agar badan usaha milik negara (BUMN) memulai proyek meski pembebasan tanah belum selesai. Akan tetapi beberapa BUMN mengakui hal itu agak sulit dilakukan jika pembebasan lahan belum diatas 75 persen.

Sekretaris Perusahaan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, Suradi mengatakn, sebagai kontraktor, pihaknya hanya berani melakukan pekerjaan konstruksi apabila lahannya sudah bebas. “Proyek pekerjaan baru bisa dimulai apabila sudah ada serah terima lahan. Kalau lahan belum diserah terimakan, akan sulit bagi kami dari segi aspek legalitas”, ujarnya.

Misalnya saja proyek di sodetan Kali Ciliwung yang sebagian lahannya belum dibebaskan. Pekerjaan sudah dilakukan, tetapi akhirnya pekerjaan berhenti. Jika sudah demikian, pihak kontraktor akan mengajukan eskalasi atau klaim atas alat dan sumber daya manusia yang tidak bisa digunakan.

Namun, setelah ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum, pekerjaan konstruksi mulai menerapkan UU itu. “Seperti proyek tol Surabaya – Mojokerto, saat ini dilakukan pembebasan lahan secara bersamaan antara juru taksir tanah, panitera pembayaran lahan, dan pekerja konstruksi. Dengan cara ini, pekerjaan bisa lebih cepat”, ujar Suradi.

Supporting Partners

Sponsored by