INKINDO Inginkan Aturan Turunan

February 28, 2017, Bisnis Indonesia

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia meminta agar turunan dari Undang-undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi segera dibuat dalam bentuk peraturan menteri.

“Penjabaran UU ini, kami minta agar dibuatkan permen. Kalau PP (Peraturan Pemerintah) ini kan terlalu lama dan sulit untuk mengubahnya sehingga kami mengusulkan untuk dibuatkan permen saja,” ujar Ketua Umum DPN Inkindo Nugroho Pudji Rahardjo di sela-sela Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional INKINDO, Senin (27/2).

Dia menilai, dengan adanya undang-undang konstruksi itu akan semakin mendorong asosiasi untuk berbisnis secara professional dan independen.

“UU ini tak lagi berorientasi hanya pada urusan PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), tapi mencakup penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia secara utuh,” katanya.

Menurut Nugroho, di dalam peraturan jasa konstruksi sudah terdapat pembagian peran dalam tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Selain itu, sudah terdapat kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

BILLING RATE

Di dalam UU itu juga terdapat penerapan standar billing rate minimum bagi tenaga kerja konstruksi dan adanya sanksi bila tidak menerapkannya.

Para tenaga kerja dibayar minimum sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak ada banting-bantingan harga.

“Selama ini tidak ada standar minimum dalam untuk billing rate-nya. Billing rate ini juga naik turun. Jadi, jangan pakai PP, pakai permen saja sehingga mudah untuk diubahnya. Kami sudah mengusulkan kisaran untuk billing rate­-nya. Kami berharap agar pemerintah menggunakan usulan billing rate dari asosiasi,” tutur Nugroho.

Sekretaris Jenderal DPN Inkindo Erie Heryadi menuturkan, Inkindo telah menyusun standar minimum untuk billing rate tersebut dan mengacu biaya minimal benchmarking Provinsi DKI Jakarta dengan indeks 1.000.

“Tiap daerah nantinya mengacu DKI Jakarta baik tenaga professional,subprofesional hingga pendukung jasa konstruksi serta sesuai dengan lama pengalamannya. Acuan ini sebagian sudah digunakan oleh kalangan perbankan, OJK, Bank Indonesia, lembaga nonpemerintah,” tuturnya.

Terkait dengan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, lanjutnya juga diatur dalam undang-undang tersebut, penyelenggaraan sertifikasi keahlian keprofesian dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dibutuhkan peneraan penggunaan sertifikasi badan usaha.

“Lembaga ini sebagai bentuk peran serta dan partisipasi masyarakat yang diangkat oleh menteri dan persetujuan DPR. Kami anggap ada fit and proper test untuk lembaga sertifikasi ini. LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) nantinya sebagai penilai ahli,” kata Erie.

Wakil Ketua Umum Pranata Usaha dan Profesi DPN Inkindo Ronald Sihombing menambahkan, nantinya apabila terjadi kegagalan konstruksi atau bangunan, Kementerian PUPR akan membentuk tim khusus seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Tim khusus ini ditunjuk dari ahli-ahli yang bersertifikat, sesuai dengan konteks permasalahan. Jadi, enggak sembarang, kalua saya ahli struktur tidak bias bicara terkait dengan jembatan,” ujarnya.

Peran tenaga ahli ini ditentukan oleh Menteri PUPR ketika terjadi kegagalan bangunan dan menjaga keberlangsungan pekerjaan.

Selama ini, setiap terjadi kasus kegagalan konstruksi, apparat penegak hokum kerap memanggil ahli yang berasal dari kalangan akademisi.

Oleh karena itu, keberadaan adanya UU ini diharapkan mampu melindungi tenaga kerja konstruksi.

“Kami tidak main diskriminalisasi. Kalau ada masalah nanti akan menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan permasalahannya, tidak sekedar dengan menunjuk ahli saja untuk berbicara di pengadilan,” kata Ronald.

Dalam UU itu juga ditegaskan bagaimana menyelesaikan sengketa konstruksi yang merupakan ranah keperdataan dan mendorong penyelesaian sengketa konstruksi diluar pengadilan.

Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Muniarti Pasaribu tak memungkiri pelaku jasa konstruksi kerap kali terkena kriminalisasi secara pidana apabila terjdi kegagalan konstruksi.

“Sebelum ada undang-undang ini kontraktor daerah tak nyaman dan selalu khawatir dalam mengerjakan proyek. Terlebih daerah ini merupakan ujung tombak pembangunan infrastruktur,” ucapnya.

Pihaknya berharap agar para pelaku jasa konstruksi untuk dapat terlibat aktif dan tak perlu resah dalam menyelesaikan proyek infrastruktur.

“Pelaku jasa konstruksi agar selalu tunduk dengan aturan kedua belah pihak, dengan begitu tak perlu khawatir,” ujar Muniarti.

Supporting Partners