Kementerian PUPR Bangun Kawasan Perbatasan

April 17, 2016, Bisnis Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan seperti Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Sarawak, Malaysia.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak menjelaskan beberapa pembangunan infrastruktur di provinsi Kalimantan Barat seperti ASEAN Highway, penanganan kawasan perbatasan, dan program pembangunan infrastruktur yang mendukung rencana pembangunan tol laut pada 2017.

Selain itu pembangunan bandar udara, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), Perkeretaapian, Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

“Kalimantan Barat merupakan salah satu ujung tombak perbatasan dengan negara lain. Kawasan perbatasan akan menjadi salah satu pusat fokus pembangunan. Seperti pelebaran dan rekonstruksi jalan ruas perbatasan Entikong, serta renovasi gerbang pintu masuk  perbatasan di daerah Entikong itu,” Kata Dardak seperti dokutip dari siaran pers, Minggu (17/04)

Menurut Dardak, sesuai dengan Nawacita, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus fokus pada konektivitas, sehingga dapat memaksimalkan sumber daya di dearah. Oleh karena itu, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur handal dan sinkron dengan berbagai stakeholders, dengan program Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Terkait dengan perbatasan, Dardak menyampaikan, rencananya jalan perbatasan akan dibagi menjadi tiga lintas, yaitu lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Ketiga lintas tersebut juga ajan menjadi lintas regional.

Untuk Kalimantan Barat, pekerjaan jalan paralel akan diteruskan hingga menembus Temajuk menuju Naga Era (Batas Kalimantan Timur). Penanganan akses perbatasan juga dilakukan dengan melakukan pelebaran jalan menuju Pos Lintas Batas yaitu di Aruk, Entikong dan Nanga Badau.

“Untuk meningkatkan akses dan image, PUPR akan membuat perspektif perencanaan akses menuju Aruk menjadi empat lajur, begitu juga ke Entikong dan perbatasan,”katanya.

Karena itu, lanjut Dardak, perlu dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelesaian tanahnya. Harapannya, dengan selesainya jalan tersebut, daya saing daerah perbatasan dapat meningkat secara signifikan.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki peluang besar untuk memaksimalkan adanya ASEAN Community dalam upaya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur Kalimantan Barat juga diharapkan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pasalnya, pada era MEA sekarang ini, terdapat kerjasama pembangunan infrastruktur sesuai standar ASEAN yang didalamnya mencakup jalan Trans Kalimantan.

Supporting Partners

Sponsored by