Mewujudkan Jalan Tol 1000 km

May 13, 2015, Investor Daily, Page 4, Section: Opinion

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Pemerintah telah mencanangkan pembangunan jalan tol sepanjang 1000 km selama lima tahun ke depan. Itu berarti, rata-rata pembangunan jalanm tol selama 2015 – 2019 adalah 200 km per tahun.

Penambahan jalan tol 1000 km tersebut terdiri atas Trans Sumatera, Trans Jawa, Tol Samarinda-Balikpapan dan Tol Manado-Bitung. Berdasarkan data Jasa Marga, dana yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol sepanjang 1.153 km itu mencapai sebsar Rp 132,9 triliun, atau sekitar Rp 115,27 miliar per km.

Sejauh ini kebutuhan akan jalan tol terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat mencapai 17% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan panjang jalan hanya tumbuh 1% per tahun. Saat ini, panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia baru mencapai 820,2 km. Panjang jalan tol tersebut jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya. Jalan tol di Malaysia mencapai 3,000 km, Korea Selatan mencapai 2,623 km, dan Tiongkok mencapai 65,065 km. Padahal pembangunan jalan tol di Indonesia sudah berjalan selama 36 tahun sementara Tiongkok mulai membangun jalan tol sejak 1980-an.

Masalah Pembebasan Lahan
Bila dilihat secara historis, selama 36 tahun (dari 1978 sampai 2014), jalan tol yang dapat dibangun di Indonesia hanya sepanjang 820,2 km. Jalan tol di Indonesia banyak dibangun pada zaman Orde Baru (1978-1999) secara rata-rata mencapai 26,3 km per tahun. Sementara pada 2011-2014, rata-rata panjang jalan tol yang dibangun sebesar 15,7 km per tahun.

Oleh karena itu, pembangunan jalan tol 1000 km selama 5 tahun ke depan (2015-2019) diperkirakan sulit tercapai mengingat pembangunan jalan tol belum pernah mencapai 200 km per tahun. Pembangunan jalan tol selama 36 tahun hanya mencapai 820,2 km atau rata-rata 22,8 km per tahun. Hal ini dikarenakan pembangunan jalan tol terkendala masalah pembebasan lahan. Terlambatnya pembebasan lahan menyebabkan biaya investasi semakin meningkat atau terjadi cost over run yang harus ditanggung investor.

Salah satu strategi pemerintah untuk mencapai target 1000 km jalan tol adalah dengan memberlakukan regulasi yang lebih baik terutama terkait aturan pengadaan lahan. Percepatan pembebasan lahan menjadi katalis positif utama pembangunan jalan tol pada 2015.

Pemerintah mengimplementasikan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait pengadaan lahan mulai tahun 2015.

Berdasarkan UU tersebut, pembebasan lahan untuk kepentingan umum merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dengan penetapan kepastian waktu pengadaan lahan mencapai 312 – 552 hari kerja. penyelesaian pembebasan lahan terdiri atas empat tahap, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Untuk mendukung implementasi UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagu Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam Perpres tersebut juga terdapat mekanisme teknis tahap pengadaan lahan termasuk tanah wakaf dan tanah adat. Perpres ini telah mengalami tiga kali perubahan yakni Perpres No. 40 Tahun 2014, Perpres No. 99 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 30 Tahun 2015.

perubahan peraturan sebanyak tiga kali tersebut dapat menggambarkan betapa sulitnya pembebasan lahan di Indonesia. Perpres No 40 tahun 2014 mengubah salah satunya ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari lima hektare dapat dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah. Kemudian dalam Perpres No. 99 Tahun 2014, salah satunya adalah menambahkan ketentuan proses pengadaan tanah yang belum selesai kurang dari 75% luas kebutuhan tanah sampai dengan 31 Desember 2014 dapat menggunakan peraturan pengadaan lahan baru.

Perpres tersebut merupakan perubahan ketiga atas Perpres No. 71 Tahun 2012. Dalam perpres tersebut dinyatakan bahwa pendanaan tanah untuk kepentingan umum daoat bersumber terlebih dahulu dari dana badan usaha selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian. pendanaan pengadaan tanah oleh badan usaha kemudian dibayar kembali oleh pemerintah melalui APBN / APBD atau dapat berupa perhitungan pengembalian nilai investasi.

Kenaikan Biaya Konstruksi
Selain masalah pengadaan lahan, risiko lain yang dihadapi adalah kenaikan biaya konstruksi. Struktur biaya operasional industry jalan tol terbesar adalah pada biaya konstruksi (38,6%) dan biaya pemeliharaan jalan tol (20,1%). Pertumbuhan indeks harga perdagangan besar (IHPB) pada triwulan I tahun 2015 mengalami penurunan, namun rata-rata pertumbuhan IHPB konstruksi pada Januari 2014 – Maret 2015 sebesar 7,48%, masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan IHPB konstruksi pada 2012-2013 sebesar 4,34%.

Penundaan kenaikan tarif dari pemerintah juga berpotensi dapat menyebabkan tingkat pengembalian investasi jalan tol berkurang. Penyesuaian tarif tol ditentukan berdasarkan UU No, 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atau Peraturan pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang jalan Tol.

Penyesuaian tarif tol dihitung berdasarkan inflasi dan dilakukan setiap dua tahun sekali serta berdasarkan Keputusan Kementerian Pejerjaan Umum (PU). Berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), terdapat tarif di 20 ruas tol tersebut dapat ditunda karena tergantung pada hasil evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol oleh Kementerian PU.

Supporting Partners

Sponsored by