Pemerintah Percepat Pembangunan Sumatra

April 6, 2017, Bisnis Indonesia

Medan – Enam lembaga negara yang terdiri dari empat kementerian serta Kejaksaan Agung dan Polri menandatangani nota kesepahaman Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Aset Badan Usaha Milik Negara, di Medan Rabu (5/4).

Empat kementerian tersebut yakni, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan.

Seluruh pimpinan dari lembaga-lembaga tersebut hadir dan meneken langsung nota kesepahaman, kecuali Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Nota kesepahaman ini menjadi landasan bagi para pihak untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata pemerintahan/tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Jaksa Agung M. Prasetyo, penandatanganan MoU ini utamanya dilatarbelakangi oleh pertimbangan Menteri BUMN Rini M. Soemarno bahwa di Sumut banyak terjadi masalah dengan aset negara berupa tanah.

Dia mengatakan, kedatangan mereka adalah sebagai bentuk dari kehadiran negara dan MoU ini diharapkan menjadi pemecah kebuntuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

Karena itu, MoU harus juga diikuti dengan implementasi yang konkret. “MoU sudah banyak dibuat, (tapi) tanpa implementasi tentunya tidak berguna,” ungkapnya di sela-sela acara penekenan MoU di Aula PTPN III, Medan.

Selama ini, lanjutnya, banyak peristiwa yang memberikan betapa negara seolah tidak berdaya, bahkan kalah dan menyerah menghadapi berbagai tindakan arogan dan penyimbangan oleh oknum-oknum di dalam dan diluar pemerintahan.

Nota kesepahaman ini juga dijalin untuk memulihkan aset BUMN yang terkait dengan tindak pidana dengan aset yang dikuasaioleh pihak ketiga secara melawan hukum serta membantu memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara terkait aset BUMN.

Nota kesepahaman ini memprioritaskan beberapa proyek yang masuk dalam program strategis nasional, antara lain seperti jalan tol Trans Sumatra.

Selain itu ada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Indonesia Asahan Alumunium Persero (Inalum) dan pemulihan beberapa aset tanah yang dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum. Selanjutnya adalah proyek pembangunan kawasan industry Kuala Tanjung, Sumatra Utara.

Berikutnya yaitu adalah percepatan proyek infrastruktur dan penataan proyek infrastruktur dan penataan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero), yakni proyek rel Medan-Kuala Tanjung. Begitu juga penataan aset PT KAI, aset PTPN III dan anak perusahaannya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasoonal Sofyan Djalil menilai bahwa MoU sangat dibutuhkan karena selama ini berbagai pemangku kepentingan berkerja sendiri-sendiri dalam melakukan pembangunan infrastruktur. “Sama-sama bekerja tetapi tidak berkerja sama.”

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono menegaskan, MoU ini merupakan sarana untuk menyatukan sikap antar-institusi bahwa percepatan pembangunan infrastruktur merupakan tugas bersama, bukan hanya kementerian BUMN atau Kemen PU-PR.

Mengenai Proyek Tol Trans Sumatra, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, pembangunan ruas Medan-Binjai diproyeksikan pada 2017 sudah dapat beroperasi. Meski saat ini diakuinya masih ada kendala pembebasan lahan pada seksi I.

Eks HGU

Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi mengapresiasi penandatanganan MoU karena banyak dari proyek strategis nasional dikerjakan di daerahnya.

Menurut dia, dalam pelaksanaannya selalu ada hambatan yang berhubungan dengan masalah pembebasan lahan. Namun dia bersyukur Pemerintah Pusat memberikan perhatian yang besar terhadap masalah tersebut.

Dia memastikan, Pemprov Sumut akan selalu memberikan dukungan yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun perusahaan BUMN. Namun dia berharap adanya peningkatan aktivitas koordinasi dan komunikasi sehingga masalah-masalah yang terjadi di lapangan bisa cepat diatasi.

Lebih jauh diungkapkan, salah satu masalah yang paling banyak terjadi di Sumatra Utara adalah masalah lahan atau tanah. “Khususnya yang berhubungan dengan BUMN, yaitu lahan yang berstatus eks HGU.”

HGU tidak diperpanjang karena ada tuntutan masyarakat, ada hak-hak ulayat serta berbagai masalah lain, termasuk pengembangan kota. Karena itu, dia berharap kepada kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah lahan eks HGU di Sumut yang sudah ada sejak 17 tahun lalu seluas 5.700 ha.

Supporting Partners