Upaya Pemerintah Dalam Membina Sektor Konstruksi Indonesia

May 26, 2015, Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Pemerintah terus melakukan pembinaan terhadap jasa konstruksi dikarenakan pentingnya sektor konstruksi bagi pertumbuhan ekonomi. Berbagai upayannyata sedang kita laksanakan sekarang ini, misalnya saja minggu depan akan dilakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebanyak 500 tukang bangunan umum di Klaten Kawa Tengah. Demikian disampaikan Direktur Jendral Bina Konstruksi Yusid Toyib pada talkshow Warung Asri (Aspirasi Rakyat Indonesia) dengan tema ‘Undang-undang Jasa Konstruksi’ di Komplek Gedung DPR RI, Selasa (26/5). Turut menjadi narasumber Pimpinan Komisi V DPR RI Michael Wattimena.

“Tidak hanya itu, informasi mengenai pelatihan dan sertifikasi akan gencar dilakukan melalui asosiasi dan pemerintah daerah, sehingga lebih cepat sampai kepada masyarakat. Selain itu kerjasama sertifikasi juga dilakukan melalui Perguruan Tinggi dan SMK. Dengan demikian tidak hanya tenaga kerja terampil yang siap bekerja namun juga tenaga ahli”, tutur Yusid Toyib.

Pemerintah juga akan mendorong Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang saat ini mencapai 114.000 Badan Usaha agar semakin banyak yang spesialis di bidang tertentu. Sehingga diharapkan BUJK lebih kompetitif dan mampu bersaing di kancah Internasional. Selain itu, Pemerintah akan melindungi industri konstruksi di Indonesia terkait segera diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun ini, yakni dengan BUJK N (Nasional) kualifikasi Besar dalam bentuk Joint Operation (JO) atau Joint Venture (JV). Peraturan Foreign Equality Participation (penyertaan modal asing) saat ini dibatasi maksimal sebesar 55% untuk kontraktor dan 51% untuk konsultan.

Batasan tersebut akan menjadi 70% setelah terbentuknya AEC pada akhir tahun 2015. Dengan demikian, jelas bahwa masuk atau tidaknya BUJKA (ASEAN) ke Indonesia tergantung pada kesiapan/daya saing BUJKN.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Michael Wattimena mengatakan bahwa Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang telah berusia lebih dari 15 tahun ternyata belum maksimal melindungi sektor jasa konstruksi, karena itu DPR RI berinisiatif menyusun rancangan undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

“Kami berharap sektor jasa konstruksi akan semakin maju terlindungi dengan adanya UUJK baru ini. Apalagi sebentar lagi MEA akan diberlakukan, jangan sampai kita kalah di rumah sendiri”. Ujar Michael Wattimena.

Supporting Partners

Sponsored by