Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan tarif terhadap barang impor kepada Indonesia sebesar 32 persen.
Angka ini lebih besar dari tarif yang dikenakan AS untuk Brunei Darussalam, Singapura, hingga Malaysia, meski lebih rendah dibanding Kamboja, Laos, hingga Vietnam.
AS kemudian memberikan tenggat waktu Indonesia untuk merespons tarif resiprokal terbaru ini hingga Rabu (09/04/2025).
Adapun tarif imbal balik 32 persen yang diberikan AS kepada Indonesia dilakukan berdasarkan anggapan bahwa Indonesia mengenakan tarif impor 64 persen terhadap barang yang masuk dari AS.
Lantas, apa dampak kebijakan tarif impor Donald Trump terhadap sektor konstruksi?
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Taufik Widjoyono mengatakan, langkah antisipasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memanfaatkan material konstruksi dari dalam negeri.
“Pemerintah bisa mendorong pemanfaatan material dan peralatan produksi dalam negeri dan juga inovasi memanfaatkan berbagai material lokal,” kata Taufik kepada Kompas.com, Selasa (08/04/2025).
Selain itu, pemerintah bisa melakukan riviu perencanaan proyek yang akan maupun tengah berjalan, serta menunda proyek yang tidak terintegrasi atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan.
“Misalnya, menyelesaikan proyek-proyek yang dapat segera meningkatkan kegiatan ekonomi, dan mengutamakan alokasi biaya pemeliharaan aset yang terbangun supaya tetap berfungsi,” ujarnya.
Sementara dari sisi penyedia jasa atau Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) diimbau untuk melakukan pembenahan tata kelola internal, termasuk efisiensi sumber daya.
“Selain itu upaya kolaborasi antar BUJK untuk memanfaatkan aset yang ada, yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) dan peralatan atau mengubah operasi menjadi kontraktor spesialis,” katanya.
Source: kompas.com
