Presiden Joko Widodo membuka secara resmi acara Infrastructure Week yang digelar bersamaan dengan kegiatan Konstruksi Indonesia 2016 di Jakarta Convention Center, Rabu (9/11). Pameran Konstruksi Indonesia 2016 merupakan kegiatan yang menjadi solusi lengkap untuk dunia konstruksi nasional. Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan bahwa saat ini pemerintah masih fokus dan prioritas membangun infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan investasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan dapat meningkatkan daya saing Indonesia.
“Sejak awal saya sudah katakan fokus hanya pada infrastruktur dulu. Jangan semuanya dikerjakan, tidak akan kelihatan nanti hasilnya,” kata Presiden yang akrab disapa Jokowi ini mengenai pesannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur, Presiden mendesak kementerian PUPR untuk memperbaiki mekanisme kerja. Kalau sebelumnya cuma satu shift, sekarang perlu ditingkatkan menjadi tiga shift. “Infrastruktur ini terus kita kejar. Saya sudah sampaikan kepada menteri PUPR, saya enggak mau bekerja satu shift, tapi maunya tiga shift karena (kita, Red) sudah tertinggal jauh,” ungkapnya.
Presiden Jokowi yakin jika pembangunan dilakukan secara bertahap dan fokus pada pembangunan infrastruktur, maka pada tahun 2018 akan kelihatan semua yang dikerjakan sekarang ini, baik jalan tol, pelabuhan maupun bandara. Dan setelah itu baru Indonesia bisa bicara mengenai daya saing dengan negara lain.
Untuk mengejar target program prioritas itu, Presiden Jokowi tidak segan-segan memotong separuh anggaran perjalanan dinas pemerintah guna dialihkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
“Banyak anggaran yang sudah kita potong karena sudah tidak masuk akal. Contoh, rapat perjalanan dinas yang sebelumnya 43 dipotong jadi 24. Baru separuhnya dipotong nyatanya tidak ada apa-apa. Yang rapat juga masih rapat, yang melakukan perjalanan dinas juga masih bisa pergi. Ini lah hal kecil yang perlu saya sampaikan bahwa ini harus terus dilakukan. Terus uangnya dilarikan kemana, ya ke infrsatruktur,” imbuhnya.
“Sekarang saya buka, siapa pihak Swasta yang mau masuk ke airport. Kalau dulu hanya jalan tol, urusan pembangkit listrik. Nggak, airport silahkan. Yang jelas hari ini kita ingin memberikan ruang sebesar-bersarnya kepada pihak swasta karena APBN kita tidak cukup. Lima tahun hanya Rp.1.500 triliun. Ada kebutuhan infrastruktur kita 4900-5500 triliun, kurang lebih. Artinya ada kekurangan hampir 75 persen lebih. Siapa yang mengisi, swasta,”ucapnya menantang.
PUPR Fasilitasi
Kegiatan Konstruksi Indonesia 2016 diselenggarakan dalam rangkaian “Hari Bakti Kementerian PUPR” yang jatuh pada 3 Desember. Sejalan dengan itu, Konstruksi Indonesia 2016 mengangkat tema “Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia Menghadapi Liberalisasi Pengadaan Barang dan Jasa”.
Pameran Konstruksi Indonesia 2016 memberikan informasi lebih dalam dan detail mengenai perkembangan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, termasuk PUPR, Serta menyebarkan informasi mengenai peluang dan kesempatan berinfestasi infrastruktur di Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wadah bagi para pemain sektor konstruksi untuk bertemu dan mengeksplorasi sektor konstruksi Indonesia bagi para investor. Ia juga mendorong para investor untuk tidak ragu ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Kami fasilitasi hal yang ingin diketahui mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Termasuk beberapa list peluang investasi infrastructure project ke-PUPR-an termasuk jalan, jembatan, bendungan, irigasi, perumahan, limbah, persampahan, dan air minum, yang siap untuk dibangun oleh swasta, atau melalui skema Public Private Partnership,” paparnya saat mendampingi presiden membuka pameran ini.
Kementerian PUPR memiliki langkah-langkah strategis pendorong investasi infrastruktur. Salah satunya adalah menjadi pusat pelayanan investasi infrastruktur bidang PUPR. Melalui Dirjen Bina Konstruksi sebagai simpul KPBU, Kementerian PUPR memfasilitasi seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan KPBU sekaligus mempromosikan potensi investasi infrastruktur PUPR. Dirjen Bina Konstruksi secara konstan terus mengembangkan pola-pola pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan pola investasi yang menarik bagi sektor swasta. Sektor konstruksi Indonesia terus berusaha mmeningkatkan daya saingnya untuk dapat berkiprah dipasar Konstruksi internasional.
Dorong Partisipasi Swasta
Salah satu tujuan penyelenggaraan eksibisi ini adalah untuk mendorong keterlibatan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional mengingat pekerjaan proyek-proyek tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Berdasarkan kalkulasi Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS), biaya pembangunan seluruh sektor infrastruktur hingga tahun 2019 sekitar RP. 5.519,4 triliun. Dari investasi tersebut, 40,1% atau sebesar Rp. 2.215,6 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah tersebut masih jauh untuk menutup anggaran yang dibutuhkan. Disini diperlukan dukungan investasi sektor swasta untuk dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong, jelang penyelenggaraan pameran tersebut, pemerintah sudah menempuh berbagai langkah untuk memacu partisipasi pihak swasta. Misalnya, reformasi dalam bidang regulasi, antara lain, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga sudah mengizinkan perusahaan asing untuk ikut pengadaan proyek kerjasama pemerintah – swasta tanpa terlebih dulu mendirikan perusahaan lokal. Kebijakan lainnya yang mendukung adalah percepatan perizinan dibawah koordinasi BKPM.
Pemerintah juga telah membentuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) yang memberikan jaminan finansial pemerintah untuk kerja sama proyek pemerintah dengan swasta, serta PT. Sarana Multi Infrastruktur yang mendukung dalam penyiapan proyek hingga finansial closing.
“Selain memangkas jumlah perijinan yang dibutuhkan dan mempersingkat proses pengajuan perijinan, kami terus mengkaji berbagai kemudahan yang dapat diberikan kepada investor. Selain itu, dengan besarnya pendanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur, peran sektor swasta juga diharapkan semakin meningkat,” kata Thomas yang dilansir dari rilis yang diterima Majalah Equipment Indonesia beberapa waktu lalu.
Jika Investasi swasta di sektor infrastruktur meningkat, maka rencana pembangunan proyek-proyek infrastruktur dapat segera terlaksana dan diselesaikan. Berdasarkan data BKPM, pada periode semester I 2016, realisasi investasi dari sektor infrastruktur mencapai angka Rp. 44 triliun, yang terdiri dari 790 proyek investasi penanaman modal asing (PMA) dan 494 proyek investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN).
